POIN-POIN PENTING DALAM UU No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk : 

1. menghormati orang tua, wali, dan guru; 
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 26 (Pada UU Perubahan No. 35 tahun 2014)

 

    (1)   Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. 

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 54 (Pada UU Perubahan No. 35 tahun 2014)

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. 

Pasal 64 

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
4. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
5. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
6. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
9. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
10. pemberian advokasi sosial;
11. pemberian kehidupan pribadi;
12. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
13. pemberian pendidikan;
14. pemberian pelayanan kesehatan; dan
15. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. 

Pasal 67B

1. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
2. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran masyarakat:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Adapun terkait isi dari Undang Undang No. 35 tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran berikut.

Share: